Etika Administrasi

Etika admiinistrasi Negara

Moral => nilai-nilai dan norma-norma yang jadi pegangan baik pribadi atau kelompok bagi seseorang

Ruang lingkup etika

1.      Etika membahas tentang cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan.

2.    Etika menganalisa factor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkahlaku manusia.

3.     Etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk.

Prinsip-prinsip etika

     1.     Perinsip keindahan.

     2.    Prinsip persamaan.

     3.    Prinsip kebaikan

     4.    Prinsip keadilan

     5.    Prinsip kebebasan

     6.    Prinsip kebenaran.

Admininistrasi menurut

1.     Herbert A simon  => administrasi sebagai kegiatan kolompok bersama untuk mencapai tujuan bersama.

2.    Leoncert b white => suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok baik pemerintah maupun swasta .

Administrasi Negara menurut

1.    Prof. dr prajudi utama sudirjo

Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara sehingga organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Etikan dalam beberapa sudut pandang

Tunggal  ;

Jamak : adat/kebiasaan

Aristoteles => ilmu etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Didalam kamus b.indo etika  yaitu:

a.    Ilmu tentang azaz-azas ahlak atau moral

b.    Kumpulan azaz atau nilai yang berkenaan dengan ahlak.

K  bertens.

1.    Kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkahlaku.

2.    Kata etika berarti kumpulan azaz atau nilai moral yang dimaksud disini yaitu kode etik.

3.    Kata etika berarti tentang yang baik dan yang buruk.

Etika dalam birokrasi

Mengapa etika perlu didalam birokrasi ?

1.    Birokrasi diandalkan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat bersikap jujur dan adil dan keseluruhan sistemnya diarahkan untuk menjamin adanya hal itu.

2.    Birokrasi dapat menjamin penggunaan  kewenangan secara benar dan tidak secara salah.

3.    Administrator atau birokrat dalam membuat keputusan cendrung mendasarkan pada pertimbangan.

4.    Deskresi administrasi menjadi starting poin bagi masalah moral atau etika administrasi public.

5.    Etika dapat menjadi suatu factor mensukseskan tetapi juga sebaliknya.

Sebab munculnya birokrasi

1.    Belum tercipta tradisi administrasi yang baik yang dapat mencegah timbulnya masalah etika.

2.    Keterbatan sumberdaya yang menyebabkan pengembangan administrasi yang baik tidak bias cepat berjalan.

3.    Administrasi hidup dalam suatu system politik.

Asas birokrasi

Birokrasi sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa sebagai pelayanan sesuai aspirasi masyarakat.

Birokrasi menurut maxweber

1.    Spesialisasi

2.    Hirarki

3.    Berdasarkan aturan prosedur kerja

4.    Hubungan yang bersifat individu.

5.    Pengangkatan dan promosi pegawai berdasarkan kompetensi atau kemampuan.

Karakteristik anggota birokrasi

1.    Bebas dari segala urusan pribadi saat berkerja.

2.    Setiap anggota harus mengerti tugas dan ruang lingkup jabatannya.

3.    Dapat memahami aturan yang menerapkan kewajiban dan kewenangan dalam organisasi

4.    Setiap pekerja diangkat dan dipromosikan berdasarkan kompetensi

5.    Wajib mendahulukan tugas dari pada tugas lain.

6.    Harus disiplin dalam kerjanya.

Etika administrasi

Etika administrasi melibatkan dari prinsip-prinsip moral

a.    Prinsip moral dalam hak dan kewajiban yang harus dihormati.

b.    Prinsip moral sebuah kondisi dimana kebijkan dan praktek kolektif harus memuaskan.

Etika dan peran individu

a.    Etika netralitas

Administrator harus mengikuti keputusan dan kebijakan organisasi  dan bkan prinsip yang mereka miliki.

b.    Etika struktur

Administrator organisasi dan para pajabat harus bertanggung jawab kepada keputusan dan kebijakan.

Persepektif etika

Sudut analisa etika

a.    Nilai rezim dan etika public

Konstitusi sebagai sumber nilai yang harus administrator public untuk memenuhi keberadaan tanggung jawab mereka.

b.    Etika situasional

Komplek pertimbangan harus  dilakukan dengan memiliki prilaku atas dasar kesesuaian dengan organisasi dimana ia berada.

Aliran di dalam etika

a.    Emperikal teory

Etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum

b.    Rational teory

Baik atau buruk itu sangat bergantung dari alas an dan logika yang melatarbelakangi suatu perbuatan bukan dari pengalaman.

c.    Intuitive teory

Etika tidak harus berasal dari pengalaman dan logika tetapi memiliki pemahaman apa yang benar dan salah.

d.    Relevation teory

Yang benar dan yang salah itu berasal dari kekuasaan diatas manuasi ata allah,

Pendekatan dalam teori

1.    Pendekatan teologi dan utilitilianisme

a.    Teologi

Tujuan dan maksud menentukan apakah sesuatu bermanfaat

b.    Utilitilianisme

Sesuatu itu etis atau tidak itu tergantung pada kemampuan menghasilkan suatu kenikmatan atau mengurangi kesengsaraan.

2.    Pendekatan deontology

a.    Menekankan kewajiban tugas dan tanggung jawab dan prisip-prinsip yang harus diikuti

b.    Lebih menekankan ketaatan dan kesucian terhadap suatu kewajiban

3.    Virtue ethic

Baik dan buruk benar atau salah tidak tergantung dari akibat atau konsekuensi atau dari kewajiban atau prinsip yang harus ditaati tetapi dari exedences of character.

Birokrasi

Michial

1.    In efisiensi organisasi

Birokrasi sebagai suatu organisasi yang tidak dapat memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahan

Gejala

a.    Kepercayaan yang berlebihan kepada persyaratan administrasi

b.    Kurangnya insiatif

c.    Kelambanan dalam urusan

d.    Banyaknya formalitas

e.    Duplikasi pekerjaan

2.    Kekuasaan atau pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat

3.    Adminstrasi dalam organisasi Negara

4.    Masyarakat birokrasi

Masyarakat yang maju adalah yang memiliki organisasi yang utama

5.    Organisasi rasional

Birokrasi adalah organisasi yang rasional yang melaksanakan tugas-tugas berdasarkan penerapan manajemen ilmiah.

Kebijakan

Harold d caswel

 suatu program pencapaian tujuan nilai dan praktek yang terarah

James e ander

Serangkaian tindakan  yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku guna meningkatkan masa

Amar raksatara

Kebijakan memiliki 3 tujuan

1.    Identifikasi tujuan – tujuan yang ingin dicapai

2.    Adanya strategi dari beberapa langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

3.    Penyediaan berbagai input atau pemasukan untuk memungkin pelaksanaan secara nyata dari strategi

Karakteristik kebijakan public

1.    Kebijakan public dalan bentuk pertanyaan berupa tindakan pemerintah

2.    Kebijakan public tidak cukup hanya dinyatakan tetapi harus dilakasanakan dalam bentuk nyata

3.    Kabijakan public baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu

  Kebijakan public harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

Paradigm etika

a.    Model 1 (1940 an)

Agar menjadi etis diperlukan administrator yang menguji dan mempertanyakan standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan.

b.    Model II  (1950 an)

Agar dianggap etis seorang administrator hendaknya menguji dan mempertanyakan atau konsumsi yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan

c.    Model III  (1960an)

Agar menjadi etis seorang administrator sebaiknya menguji dan mempertanyakan standar atau asumsi yang melandasi pembuatan suatu keputusan

d.    Model IV  (1970an)

Administrator agar memperhatikan respon public maksudnya ialah keadilan social harus menjadi pegangan pokok administrasi public

e.    Model V (1978)

Untuk dapat dikatan etis maka seorang administrator harus secara independen harus masuk dalam proses menguji dan mempertanyakan standar-standar di dalam pembuatan keputusan.

f.      Model VI (1986)

Antara administrator organisasi dan etika terdapat hubungan penting dimana etika para administrator sangat ditentukan oleh organisasi dimana berkerja

Birokrasi

1.    Birokrasi sebagai suatu system kerja

System kerja yang berdasarkan atas hubungan kerjasama antara pejabat-pejabat menurut prosedur dan peraturan yang berlaku tanpa pilih kasih dan pamrih

2.    Birokrasi sebagai tatanan dan alat kerja organisasi nagara

Birokrasi tidak akan menyimpang dari apa yang telah diperintahkan dari atasan oleh peraturan perundang-undangan dan menjadi seorang birokrasi dilengkapi oleh azas legalitas.

3.    Para birokrat dalam perumusan dan kebijakan public sebagai

a.    Motivator

b.    Moernivator

c.    Katalisator

d.    Dinamisator

e.    Stabilisator

Wibawa birokrat

Gaya kepemimpinan

1.    Gaya otoriter

Birokrat lebih mementingkan wewenang dan pengambilan keputusan yang cepat dan pasti. Birokrat banyak menggunakan perintah bawahan. Kekuasaan pemimpin tanggung jawab untuk menjaga ketaatan bawahan digunakan hokum-hukum yang ketat intimidasi atau paksa

2.    Gaya democrat

Lebih lunak dalam memandang kekuasaan mengambil keputusan berdasarkan pendapat bawahan, suara bergerak merujuk kepada peraturan yang ada disamping pertimbangan sendiri

3.    Gaya bebas

Pemimpin dan bawahan seolah-olah menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan pada bawahan, pemimpin tidak terlalu banyak memiliki pendapat sendiri dan lebih banyak berfungsi sebagai pendengar yang baru.

Kepercayaan rakyat kepada birokrasi sebagian besar bergantung pada:

a.    Apakah intelegal /pembatasan-pembatasan saat berhadapan dengan birokrasi dipandang perlu atau adakah manfaatnya

b.    Persyaratan untuk menerapkan suatu aturan apakah beralasan

c.    Apakah pelayanan yang diberikan benar-benar memuaskan

d.    Apakah ada kejujuran atau konvetensi dalam kinerja palayanan

e.    Tindakan dan administrative harus memiliki kontribusi bagi jati diri dan aspirasi pribadi.

Mengapa tap mpr perlu dibuat

a.    Masih lemahnya penghayatan dan pengalaman agama yang masih keliru dan sempit

b.    System sentralisasi pemerintahan dimasa lampau corak baru terjadi penumpukan kekuasaan dan pengabaian kepentingan daerah

c.    Tidak berkembangnya pemahaman dan penjagaan

d.    Terjadinya ketidak adilan ekonomi dalam lingkup luas

e.    Kurangnya keteladanan dalam sikap

f.      Tidak berjalannya penegakan hokum secara optimal dan lemahnya control social untuk mengendalikan prilalku yang menyimpang dari etika

g.    Meningkatnya pertitusi media porno dan pemakaian peraturan serta penyeludupan obat-obatan terlarang.

Pokok-pokok etikA  kehidupan berbangsa Indonesia Tap Mpr no 6 thn 2001

a.    Etika social dan budaya

Etika ini berdasarkan dari rasa kebersihan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, peduli, saling menghargai, saling mencintai antara manusia dan warga Negara

b.    Etika politik dan pemerintahan

Mewujudkan pemerintah yang bersih efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik dan demokrasi

c.    Etika ekonomi dan bisnis

Melahirkan pesaing yang jujur berkeadilan mendorong perkembangan etos kerja yang tinggi

d.    Etika penegakan hokum

e.    Etika keilmuan

f.      Etika lingkungan.